Manggarai Barat Terima Piagam Penghargaan HAM

Bupati Manggarai Barat Drs. Agustinus Ch. Dula, mengaku senang dan bangga setelah Manggarai Barat dinobatkan sebagai salah satu Kabupaten yang layak menerima Penganugerahan Kabupaten/Kota yang memiliki kepedulian terhadap persoalan Hak Asasi Manusia (HAM).
Penerimaan penghargaan ini tentu selaras apabila dikaitkan dengan komitmen Pemerintah Manggarai Barat yang dirumuskan dalam Visi, Menuju Manggarai Barat yang Ramah, Maju dan Sejahtera.
Pengakuan tersebut disampaikan Bupati Mabar, usai menerima Piagam Penghargaan Kabupaten/Kota yang memiliki Kepedulian terhadap Persoalan HAM, pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia tahun 2017, di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Minggu (10/12) kemarin seperti yang di lansir humas.manggaraibaratkab.go.id
“Hari ini kita patut senang dan bangga, karena Kabupaten Manggarai Barat dinobatkan sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki kepedulian pada persolan HAM. Jika dikaitkan dengan Visi Pemerintah Manggarai Barat, ini sangat cocok,” ujarnya.
Menurut Bupati Gusti, dari jumlah 500 lebih Kabupaten/Kota Madya (Kodya) yang ada diseluruh Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, yang menerima penganugerahan sebanyak 220 Kabupaten/Kodya. Dari total tersebut empat Kabupaten diantaranya di Provinsi NTT yakni 4 Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Alor dan Kabupaten Sikka.
Dijelaskannya, kriteria penerima penghargaan ini sangat berat. Penghargaan akan diberikan pada Kabupaten/Kodya yang mempunyai perhatian khusus terhadap persoalan Hukum dan HAM. Seperti perhatian terhadap persoalan trafiking, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perhatian difabilitas, Perhatian dalam hal kesehatan, Pendidikan bahkan suara-suara rakyat yang mengeluh dan mengkritisi Pemerintah termasuk juga pengalokasian dana dalam APBD yang menggambarkan pemecah persoalan hak rakyat yang terabaikan.
“Kriteria penilaian penghargaan sangat berat, karena menyangkut komitmen pada persoalan Hukum dan HAM. Sedikitnya ada 8 (delapan) persoalan yang menjadi penilaian, termasuk pada alokasi anggaran dalam APBD yang menggambarkan pemecah persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat,” kata Bupati yang juga menyampaikan Peringatan HAM Sedunia tahun 2017 di Kota Surakarta ini dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Sementara itu Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam meraih Piagam Penghargaan yang memiliki Kepedulian pada Persoalan HAM ini dipresiasi banyak pihak. Apresiasi disampaikan baik melalui media Sosial (Akun Facebook Humas dan Grup WhatsApp).
Seperti disampaikan Wakil Bupati Manggarai Barat, drh. Maria Geong, Ph.D. “Selamat untuk Kabupaten Manggarai Barat atas penerimaan piagam penghargaan peduli HAM. Mari kita terus bergandengan tangan bekerjasama untuk terus meningkatkan kepedulian HAM di Indonesia,” tulis Wabup di Grup WhatsApp SKPD Lingkup Pemkab Mabar.
“Proficiat utk Kab.  Manggarai Barat atas Penghargaan & Pencapaian di Bidang HAM,” tulis Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Barat, Yeremias Ontong di WhatsApp SKPD Lingkup Pemkab Mabar.
“mantap mabar, perolehan piagam penghargaan peduli HAM sesuai visi nya “MENUJU MANGGARAI BARAT YANG RAMAH, MAJU DAN SEJAHTERA” tulis Camat Komodo, Abdulah Nur di WhatsApp SKPD Lingkup Pemkab Mabar.
“Ya, kita patut bangga dg adanya penilain Pemerintah Pusat bahkan dunia ttg arti dan makna Hak Asasi Manusia yg telah ditanamkan oleh leluhur kita. Dan kesuksesan ini tentunya menjadi cambuk bagi kita utk lebih menghargai hak asasi sesorang,” tulis Kabag Umum, Sipri Adi Rambu, pada Grup WhatsApp SKPD Lingkup Pemkab Mabar.
Selain itu, Kepala Desa Golo Riwu Yosep Sedan juga menyampaikan apresiasi yang sama. “Selamat kepada PEMDA dan sukses untuk Kabupaten Manggarai Barat yang telah mendapatkan pengharagaan yang tak mudah ini. Ini prestasi yang sangat baik dan menggembirakan,” tulis Kades Golo Riwu pada akun FB Humas Manggarai Barat.
“Apresiasi dan bangga tersendiri, semoga terus menjaga kepercayaan ini,” tulis pemilik akun FB Mus Suasa.
Lebih lanjut Bupati menambahkan bahwa untuk dapat dilakukan penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM, berdasarkan Permenkumham Nomor 34 tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mengisi data penilaian dan dokumen pendukung yang akan menjadi acuan layak tidaknya Kabupaten/Kota yang bersangkutan diberikan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM pada Peringatan Hari HAM Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember setiap tahunnya. (RN/MN)
Sumber: http://www.marjinnews.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *